Sensus Kurikulum 2013

PGRI Minta Kemendikbud Jujur

 

JAKARTA - Pengurus Besar PGRI menilai rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh melakukan sensus implementasi Kurikulum 2013 di tengah kontroversi penerapan kurikulum baru tidak akan memberikan banyak manfaat. Ketua PB PGRI, Sulistyo, bahkan pesimistis hasil survei itu hanya buang-buang uang.

Menurutnya, survei, evaluasi, kajian, atau bahkan penelitian memang diperlukan dalam setiap pelaksanaan keputusan atau kebijakan, sehingga diharapkan memberikan umpan balik dan perbaikan implentasinya. Tapi survei terhadap implementasi kurikulum 2013 yang akan dilakukan oleh Kemdikbud pada 19-29 Agustus 2013 nanti menurutnya berbeda dengan kebijakan lainnya. Sebab, sekolah sasaran implementasi kurikulum hanya sekolah eks RSBI dan terakreditasi A.

"Jadi, hasil survei ini tidak banyak manfaatnya untuk menggambarkan implentasi kurikulum 2013 itu," kata Sulistyo kepada JPNN, Senin (5/8) malam.

 

 

Menurutnya, jika hasil yang diperoleh baik maka akan hal itu wajar karena sekolah yang jadi sasaran memang istimewa. Tapi akan menjadi tidak wajar jika nantinya hasilnya jelek, apalagi jika implementasinya di sekolah yang biasa, bahkan sekolah yang kurang bagus.

Ditegaskannya, sebelum kurikulum baru diterapkan, PGRI telah meminta agar kurikulum tematik integratif itu dijadikan pilot studi. Artinya, kurikulum dijicobakan di sekolah  terakreditasi A, B, dan juga C. Bila ini yang dilakukan Kemdikbud, Sulistyo meyakini sensus itu akan sangat bermakna.

Nah, karena sudah terlanjur dijalankan, PB PGRI meminta Kemendikbud untuk jujur memanfaatkan sensus tersebut agar bermanfaat. "Jadi tidak pemborosan saja. Sebaliknya, jangan dijadikan sensus itu alat pembenaran kebijakan yang kontroversi itu," pungkasnya.(fat/jpnn)