Tidak banyak orang yang menyoroti tentang manajemen sekolah, padahal kemajuan pendidikan salah satunya ditentukan oleh faktor kesiapan sekolah dalam mengelola pendidikan. Telah banyak saya mendengar keluhan dari para guru yang menyoroti gaya kepemimpinan kepala sekolah akibat pengelolaan sekolah yang bersifat tertutup. Guru tidak dilibatkan dalam urusan perencanaan apalagi pengelolaan anggaran sementara yang melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan bimbingan adalah guru. Hal ini membuat semangat dan kemauan guru untuk melaksanakan tugas tambahan menjadi berkurang bahkan yang lebih berbahaya lagi adalah sikap masa bodoh guru akibat pengelolaan pendidikan di sekolah seluruhnya terpusat kepada kepala sekolah.
Permasalahan ini rupanya bukan lagi milik salah satu sekolah yang gurunya pernah menceritakan kondisi sekolahnya kepada saya, tetapi hampir semua sekolah menerapkan sistem pengelolaan terpusat. Kita semua mungkin telah mendengar apa yang disebut dengan "Rahasia Kepala Sekolah", titikberat rahasia kepala sekolah adalah pengelolaan anggaran pendidikan seperti dana rutin dan dana BOS dimana guru tidak diperkenankan untuk mengetahui pembiayaan yang dilakukan oleh sekolah.
"Rahasia Kepala Sekolah" telah mempengaruhi sikap guru yang hanya mengajar tetapi daya kritis dan kreatifitas guru dalam melaksanakan fungsi bimbingan dan penemuan inovasi pembelajaran menjadi hilang oleh karena ketidaktahuan guru akan program sekolah. Segala upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan termasuk pergantian kurikulum sepertinya tidak akan berjalan dengan baik karena pada tingkat satuan pendidikan pengelolaannya tidak mengikuti petunjuk yang termuat dalam kurikulum maupun peraturan-peraturan pendidikan lainnya.
Selain "Rahasia Kepala Sekolah" Dunia pendidikan juga diperhadapkan dengan kepentingan politik di daerah. Pasca Pilkada selalu diikuti dengan pergantian kepala sekolah, hal ini memungkinkan masuknya oknum kepala sekolah yang tidak memiliki kapasitas untuk memimpin bahkan terdapat beberapa kepala sekolah yang tidak mengetahui apa itu kurikulum, Manajemen Berbasi Sekolah (MBS) dan Aturan-aturan pendidikan lainnya.
Beberapa masalah yang saya sebutkan di atas ternyata tidak menjadi perhatian para pelaku dan semua elemen yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Pada saat ini kita semua terlalu menghabiskan energi membahas tentang kurikulum 2013 tetapi kita tidak pernah membahas kesiapan manajemen sekolah menerapkan kurikulum dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran di sekolah juga tidak mendapat perhatian serius padahal korupsi terbesar sebenarnya ada di sekolah. Pemeriksa keuangan kebanyakan tertipu oleh laporan keuangan yang disampaikan oleh kepala sekolah. Untuk memeriksa keuangan di sekolah sebenarnya sangat gampang, cukup laporan keuangan sekolah tersebut dipaparkan di depan dewan guru sudah dapat membuka penyelewengan anggaran sekolah yang kemungkinan tersembunyi dibalik "rahasia kepala sekolah".
Olehnya itu, jika kita ingin meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan maka kita harus merubah gaya kepemimpinan dan manajemen sekolah. Proses pengangkatan kepala sekolah harus melalui prosedur tanpa melibatkan kepentingan politik atau jika perlu kepala sekolah diangkat langsung oleh pemerintah pusat sehingga dapat mengurangi campur tangan para pemimpin yang sangat sarat dengan kepentingan pribadi dan nuansa politik, jika setiap kebijakan pemerintah mau dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan.
Permasalahan ini rupanya bukan lagi milik salah satu sekolah yang gurunya pernah menceritakan kondisi sekolahnya kepada saya, tetapi hampir semua sekolah menerapkan sistem pengelolaan terpusat. Kita semua mungkin telah mendengar apa yang disebut dengan "Rahasia Kepala Sekolah", titikberat rahasia kepala sekolah adalah pengelolaan anggaran pendidikan seperti dana rutin dan dana BOS dimana guru tidak diperkenankan untuk mengetahui pembiayaan yang dilakukan oleh sekolah.
"Rahasia Kepala Sekolah" telah mempengaruhi sikap guru yang hanya mengajar tetapi daya kritis dan kreatifitas guru dalam melaksanakan fungsi bimbingan dan penemuan inovasi pembelajaran menjadi hilang oleh karena ketidaktahuan guru akan program sekolah. Segala upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan termasuk pergantian kurikulum sepertinya tidak akan berjalan dengan baik karena pada tingkat satuan pendidikan pengelolaannya tidak mengikuti petunjuk yang termuat dalam kurikulum maupun peraturan-peraturan pendidikan lainnya.
Selain "Rahasia Kepala Sekolah" Dunia pendidikan juga diperhadapkan dengan kepentingan politik di daerah. Pasca Pilkada selalu diikuti dengan pergantian kepala sekolah, hal ini memungkinkan masuknya oknum kepala sekolah yang tidak memiliki kapasitas untuk memimpin bahkan terdapat beberapa kepala sekolah yang tidak mengetahui apa itu kurikulum, Manajemen Berbasi Sekolah (MBS) dan Aturan-aturan pendidikan lainnya.
Beberapa masalah yang saya sebutkan di atas ternyata tidak menjadi perhatian para pelaku dan semua elemen yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Pada saat ini kita semua terlalu menghabiskan energi membahas tentang kurikulum 2013 tetapi kita tidak pernah membahas kesiapan manajemen sekolah menerapkan kurikulum dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran di sekolah juga tidak mendapat perhatian serius padahal korupsi terbesar sebenarnya ada di sekolah. Pemeriksa keuangan kebanyakan tertipu oleh laporan keuangan yang disampaikan oleh kepala sekolah. Untuk memeriksa keuangan di sekolah sebenarnya sangat gampang, cukup laporan keuangan sekolah tersebut dipaparkan di depan dewan guru sudah dapat membuka penyelewengan anggaran sekolah yang kemungkinan tersembunyi dibalik "rahasia kepala sekolah".
Olehnya itu, jika kita ingin meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan maka kita harus merubah gaya kepemimpinan dan manajemen sekolah. Proses pengangkatan kepala sekolah harus melalui prosedur tanpa melibatkan kepentingan politik atau jika perlu kepala sekolah diangkat langsung oleh pemerintah pusat sehingga dapat mengurangi campur tangan para pemimpin yang sangat sarat dengan kepentingan pribadi dan nuansa politik, jika setiap kebijakan pemerintah mau dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar